PDAM Tirta Asasta Kota Depok adakan Program Diskon untuk Pelanggan Rumah Tangga dan Sosial
DEPOK, citraindonesiaonline – Dalam rangka meningkatkan cakupan layanan dan dalam rangka HUT RI ke 74 dan Hari pelanggan Nasional yg jatuh od tanggal 4 September 2019 PDAM Tirta Asasta Kota Depok mengadakan program diskon 50% khusus utk pelanggan domestik (kelompok sosial dan rumah tangga), yang berlaku selama periode 1 Agustus s/d 30 September 2019.
Dengan adanya program diskon 50% ini kami berharap warga Depok dapat memanfaatkan kesempatan untuk berlangganan PDAM dengan membayar Biaya Sambungan 1/2 nya dari harga normal.
Untuk luas bangunan rumah di bawah 70 m2 dikenakan biaya penyambungan sebesar Rp.750.000 dari harga normal Rp.1.500.000.
Dan untuk luas bangunan rumah di atas 70 m2 dikenakan biaya penyambungan sebesar Rp.1.000.000 dari harga normal Rp.2.000.000. Untuk mendaftar pelanggan dapat datang langsung ke kantor PDAM dengan mengisi form pendaftaran, foto cpy KTP, Foto copy SPT PBB terbaru dan materai 6.000. Selain datang langsung ke loket2 PDAM calon pelanggan bisa juga mendaftar secara online melalui Web kami di www.pdamdepok.co.id. hal ini mempermudah calon pelanggan untuk mendaftar via online.
Tentunya kami dapat melayani pemasangan sambungan PDAM pada lokasi-lokasi yg sdh terdapat jaringan pipa PDAM.
Kami berharap warga Depok untuk segera berlangganan PDAM krn dengan kita memakai air PDAM berarti kita ikut menyelamatkan dalam penggunaan air tanah.
“Selamatkan air tanah gunakan air PDAM”
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok, mulai menyurati calon pelanggan niaga dan industri. Surat tersebut ditujukan untuk segera berlangganan air bersih dari PDAM, yang sudah terdapat jaringan pipa air.
Manajer Pemasaran PDAM Tirta Asasta, Imas Dyah Pitaloka mengatakan, surat pemberitahuan dibuat berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok No 13 dan 14 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyebutkan, sumber air bersih harus diperoleh dari PDAM secara berlangganan. Untuk itu, pihaknya menyurati para calon pelanggan niaga dan industri untuk segera berlangganan air bersih dari PDAM.
“Surat pemberitahuan tersebut juga berkaitan dengan telah terpasangnya Jaringan Distribusi Utama (JDU) di lokasi perusahaan atau pun apartemen. Sehingga harus segera berlangganan air bersih sesuai dengan Perda,” kata Imas kepada Harian Radar Depok, kemarin.
Dia menjelaskan, imbauan tersebut juga berkaitan dengan misi PDAM Tirta Asasta, untuk menjaga kelestarian air tanah. Dan lingkungan sesuai dengan perundang-undangan. Terlebih, calon pelanggan niaga serta industri tersebut berlokasi di pusat kota seperti Jalan Margonda Raya.
“Kami sedang melakukan pembangunan jaringan air bersih di Margonda Raya. Untuk itu, kami menyurati semua perusahaan yang ada di sana untuk segera berlangganan air PDAM,” katanya.
Dia menambahkan, pihaknya kini tengah melakukan pendataan calon pelanggan niaga dan industri yang telah terdapat jaringan air bersih dari PDAM. Menurutnya, dengan berlangganan air PDAM, kalangan usaha sudah berkontribusi meminimalisir penggunaan air tanah secara berlebihan.
“Pemasangan instalasi pipa PDAM Tirta Asasta adalah upaya untuk mencapai target 35 persen penduduk Kota Depok harus terakses air bersih dari PDAM. Termasuk para pelaku usaha dan niaga,” ucapnya.
Sementara sebelumnya, Walikota Depok, Mohammad Idris menyoroti, peliknya penggunaan air tanah. Ternyata membuat Pemkot Depok, dan Pemprov Jabar terus berkoordinasi. Namun, belum ada kata sepakat antara keduanya. Karena harga yang ditetapkan Jawa barat terlalu tinggi, dianggap belum menjangkau masyarakat Depok.
Peraturan daerah (Perda) penggunaan air tanah baru saja disahkan. Sehingga sudah berlandaskan hukum. Namun terkait penetapan harga pihaknya masih belum bisa memastikan, karena Perwal yang mengatur penetapan harga masih di koordinasikan.
Selama ini provinsi diketahui mengelola perijinan penggunaan air tanah di Kota Depok. Sementara dianggap belum menjangkau Kota Depok, sehingga kota Depok perlu diberikan kebebasan untuk mengelola penggunaan air tanah.
“Kami masih berjuang untuk mempertahankan harga terbaik agar bisa di jangkau oleh masyarakat,” kata Idris.
Namun, ia belum bisa memastikan berapa harga yang bakal ditetapkan pemerintah. “Saat ini harga yang ditawarkan pemprov terlalu tinggi,” tandasnya saat ditemui usai kunjungan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.(Din)
