Kualitas Layanan Publik di Kota Depok Terus Menjadi Sorotan Warga Depok
Depok,- Citra Indonesia,- Dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilihan Pilkada Kota Depok Menyambut pemilihan kepala daerah serentak tanggal 9 Desember, 2020.
Mengambil tema “kualitas layanan publik di kota depok terus menjadi sorotan. Tema “Warga Depok Harusnya Dilayani, Bukan Mengemis” diangkat dalam webinar Gerakan Depok Berubah (GDB), Sabtu, 28/11
dengan menghadirkan beberapa nara sumber.
Anis Hidayah aktivis perempuan yang kebetulan tinggal di Depok, menyampaikan bagiamana seharusnya kota dalam pelayanan publik itu harus inklusif, accessible, non diskrimatif, ramah, dan berperspektif HAM seperi memperhatikan kaum difabel, ramah anak, ibu hamil dsb.
Sementara narasumber lain mengungkap problem kemacetan menahun, kurangnya sarana dan prasarana di bidang pendidikan, dan minimnya prasarana dan pelayanan kesehatan di kota Depok.
Di bidang kesehatan Roy Pangharapan, Ketua DKR (Dewan Kesehatan Rakyat) Kota Depok yang biasa mengadvokasi pasien miskin kerap kali mendapatkan kesusahan rakyat kecil di Depok mendapat pelayanan kehehatan. Termasuk delapan ribu peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang kerap ditolak rumah sakit. Bagaimana nggak ditolak, Depok dari dulu hanya punya satu RS tipe C dan 2 Puskesmas rawat inap.
“Meskipun ada puskesmas 24 jam, faktanya kebutuhan tempat tidur RS pemerintah dan puskesmas sangat minim atau timpang dengan jumlah penduduk. Hal sangat aneh karena bertahun-tahun tidak menjadi perhatian Pemerintah Kota. Apa sih susahnya merenovasi dan menambah kapasitas tempat tidur pasien di Puskesmas?” usul Roy pada kandidat pemimpin terpilih nantinya untuk menambah puskesmas rawat inap dan berobat gratis cukup dengan ktp.
Ketua Umum Depok begaya H.Acep Azhari menyorot soal isu pendidikan di Depok,H Acep mengatakan, para Nasasumber Webinar nampak sepakat menilai kelemahan pemkot mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk.
Daya tampung sekolah SD, SMP, SMK-SMA Negeri yang jomplang dan kekosongan Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Negeri.
Dari data yang didapat Selama 15 tahun sejak 2005 penambahan SMP Negeri cuma 9. Sementara SMP swasta bertambah 173.
Hal ini ditanggapi juga oleh Teguh Nugroho dari Ombusman RI yang kerap mendapat aduan masyarakat Depok.
“Mengapa tak menggunakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) para pengembang perumahan kalau alasan pemkot tidak punya lahan?” Paparnya
(Dd)
