Langkah Tepat DPUPR Hadapi Persoalan Pembangunan Adakan MoU Dengan Kejari Kota Depok
Depok,- citra indonesia.id, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok Citra Indah Yulianty setelah berhasil menjalin kerja sama selama beberapa tahun dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok
kembali melakukan Memorandum of Understanding (MoU),
Kerja sama tersebut berupa pendampingan hukum, untuk mencegah permasalahan pembangunan.acara diadakan di Aula Kantor Kejari, Grand Depok City (GDC), Kamis (14/03/24).
Kepala DPUPR Kota Depok Citra Indah Yulianty menyambut baik langkah Kejari untuk memberikan pendampingan hukum demi meminimalisir risiko pelanggaran, terutama terhadap Tindak Pidana yang merugikan Negara
Penandatangan perjanjian kerja sama ini terkait penanganan permasalahan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Citra menjelaskan “Pendampingan hukum ini antara lain, pekerjaan fisik, konsultan dan proyek strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Misalnya, kegiatan pembangunan alun-alun bagian barat, dan kegiatan pembangunan infrastruktur lainnya,” ujarnya,
Perpanjangan kerja sama ini dilakukan setiap tahun sesuai masa kontrak.
Keberadaan tim dari Kejari Depok merupakan bentuk pendampingan, pengawalan dan pengamanan berbagai kegiatan program pembangunan.
“Ini dirasa perlu, sebagai salah satu pedoman untuk mengantisipasi permasalahan dalam pekerjaan. Paling tidak keberadaan mereka memberikan peringatan maupun pencerahan terkait masalah pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kajari Depok Silvia Desty Rosalina mengatakan, Kejari akan terus mendukung Pemkot Depok dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Momen ini juga untuk memperbarui kerja sama yang sudah terjalin.
Mudah-mudahan kami bisa terus berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi, dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dan membantu penyelesaian permasalahan hukum,”
Banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya terkait pencegahan, pembinaan, sosialisasi tentang hukum dan sebagainya. Kegiatan kali ini lebih kepada memperbaharui kerja sama yang sudah dilakukan sebelumnya,” katanya.
Silvia menyebut, tugas Kejaksaan tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga pencegahan tindak pidana, penyelamatan dan pemulihan uang negara. Serta bagaimana menjaga kewibawaan pemerintah.
Untuk mengatasi hal tersebut, memerlukan bantuan Kejaksaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya,jelasnya.
*Dindin Syarifuddin
