Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depo Gelar Forum Renja Tahun 2024
Depok,-Citra Indonesia,id,-Badan keuangan Daerah Kota Depok Gekar Rencana Kerja (Renja) 2024, Kepala BKD Kota Depok, Wahid Suryono mengatakan, terkait penyajian Laporan Keuangan dengan Target memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke 13,ungkapnya di forum,bertempat di Kinasih Resort Tapos, Depok, Rabu (01/03/23).
Memantapkan kehidupan Kota Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan dasar, forum rencana kerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok mengambil tema,
“Optimalisasi pendapatan daerah untuk mewujudkan Kota Depok yang maju berbudaya dan sejahtera
Wahid Suyono,kepala BKD Kota Depok pada materi yang disampaikan dalam rencana kerja BKD tahun 2024,ada 4 Program dan 11 Kegiatan serta 47 sub kegiatan.
Rencana ini mengacu pada Perwali Kota Depok nomor 64 Tahun 2021 tentang, kedudukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi, juga tata kerja badan keuangan daerah”Jelas Wahid
Wahid menambahkan , adapun fungsi BKD yaitu,- Perumusan kebijakan teknis bidang keuangan daerah,- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang keuangan daerah,- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,- Pelaksanaan Administrasi Badan,-Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
“Menjadi isu penting lainnya di tahun 2024, ialah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.”ujarnya.
Selanjutnya Wahid, dikatakan pada intinya, pihaknya Fokus akan memperluas kerjasama dengan semua pihak yang mensuport untuk pendapatan.Kualitas pelayanan pajak harus meningkat lagi sebab, indikatornya dari survei indeks kepuasan masyarakat, pelayanannya harus puas dan harus meningkat,tegasnya.
Ditambahkannya,strategi yang pertama pihaknya meng- integrasi Sistem Informasi untuk pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pajak serta pengelolaan aset.
Selanjutnya,melakukan update Wajib Pajak secara Periodik dan meningkatkan Pengawasan juga Penagihan Pajak yang melibatkan Stakeholder, Ungkap”nya
Din yusab
