Penundaan Pemilu & Perpanjangan Masa Jabatan, Tidak Perlu Ditakuti
Cikini Jakarta Pusat,- Citra Indonesia,- Bola panas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih terus bergulir.
Sejak diusulkan oleh sejumlah elite partai, isu ini terus menuai penolakan.
Menanggapi hal tersebut, Forum BEM STMIK Indonesia menggelar Dialog Publik dan Buka Puasa Bersama dengan beberapa Presiden Mahasiswa di Upnormal Cafe, Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (09/04/2022).
Kordinator Pusat FORUM BEM STMIK SELURUH Indonesia Febriansyah Putra menyampaikan “Dialog tersebut lahir dari keresahan bersama akan kondusifitas di negara kesatuan republik Indonesia yang beberapa hari terakhir cukup gaduh akibat narasi dari beberapa elit politik yang menyampaikan kemungkinan akan penundaan pemilu bahkan perpanjangan masa jabatan” ungkapnya ketika di konfirmasi team media terkait alasan diskusi ini di adakan.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang pertama kali mengembuskan isu penundaan Pemilu 2024 mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi sebelum menyampaikan usulan itu.
“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).
Menanggapi hal tersebut, Faldo Maldini selaku Staff Khusus MENSESNEG yang juga merupakan narasumber, menyampaikan bahwa narasi tersebut tidak diawali dan tidak pula didukung oleh pak Presiden.
“Pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden tidak pernah memobilisasi partai politik guna menggalang kekuatan politik untuk penundaan atau bahkan perpanjangan masa jabatan,” sampainya, (09/04/2022).
Hal berbeda disampaikan oleh Saidiman Ahmad selaku program manager SMRC, yang menjelaskan bahwasanya, narasi penundaan ataupun perpanjangan masa jabatan justru datang dari orang-orang yang dekat dengan istana.
“Narasinya jelas datang dari elit-elit politik yang justru dekat dengan istana, mulai dari wakil ketua MPR sampai kepada jajaran kabinet. Padahal menurut hasil survey kami. Sikap warga pada umumnya menolak penundaan pemilu dengan alasan apapun”, jelasnya.
Ketua Umum PB SEMMI, Bintang wahyu juga menyampaikan, perihal penundaan atau perpanjangan masa jabatan sudah jelas tidak diamanahkan oleh konstitusi.
“Konstitusi kita sudah jelas melarang akan hal itu dan ini final, tidak perlu lagi diperdebatkan atau bahkan dibuat gaduh, begitu pun ketakutan-ketakutan akan hal tersebut seharusnya tidak haru ada.” Tegasnya.
Dilog publik dan buka bersama ini dihadiri beberapa kampus di Jakarta
(*/ Din Citra Indonesia)
