LBHMI Mengadakan Diskusi Rakyat dan Konferensi Pers Tentang Wacana Ganjil-Genap Ojek Online

MARGONDAcitraindonesia – LBHMI Mengadakan Diskusi Rakyat dan Konferensi Pers Tentang Wacana Ganjil-Genap Ojek Online (OJOL) oleh Pemerintah Kota DKI JAKARTA di Kantor LBH Master Indonesia, Margonda Raya, Sabtu (10/08/2019).

Salah satu permasalahan DKI Jakarta hari ini adalah kemacetan dan polusi udara. Akhir-akhir ini beredar di sosial media terkait kualitas udara Jakarta. Bahkan banyak masyarakat awam membandingkannya dengan kualitas udara Surabaya.

Wacana ganjil-genap di sejumlah kawasan DKI Jakarta pun mencuat. Oleh Pemerintah DKI Jakarta, bahwa akan diberlakukan peraturan ganjil-genap di sejumlah titik Jakarta.

Wacana Pro dan Kontra pun datang beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung langkah Pemprov DKI, ada juga yang menolak kebijakan Gubernur Anies tersebut.

Terkait penolakan wacana tersebut datang dari seluruh Ojek Online (Ojol)  dan penggunaan Ojol. Dalam hal ini oleh pekerja kantoran yang terbiasa melintasi menggunakan Ojol di kawasan yang rencananya akan diberlakukan ganjil-genap.

Menurut Kemed (Praktisi Ojol), mengatakan bahwa wacana pemberlakuan ganjil-genap adalah bentuk kebijakan yang sangat merugikan, terutama bagi masyarakat yang bekerja sebagai ojek online dan masyarakat pengguna jasa Ojol.

“Tentu ini sangat merugikan kami. Karena menggangu mobilitas kami. Ini adalah kebijakan yang bukan solusi bagi kami. Justru menambah beban masalah kami. Karena persoalan kami (OJOL)  tidak hanya masalah Ganjil-Genap, tapi juga persoalan tarif, perlindungan bagi karyawan dan lain sebagainya.” ucap Kemed.

Ditambahkannya lagi bahwa terkait daerah pembatasan ganjil-genap, beliau menambahkan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan utama bagi pekerja Ojol.

“itu sebabnya kami menolak tegas karena jalur-jalur tersebut adalah jalur utama kami. Banyak yang kami dapat di situ. Apabila dibatasi, bagaimana kami bisa mendapatkan orderan. Tentu pembatasan ini berdampak pada penghasilan kami.” Tegasnya.

Sementara itu menurut Luthfan Hafits, S.H (Wakil Ketua LBHMI – LITIGASI)  mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan Peraturan DKI Jakarta mengenai Ganjil-Genap akan diberlakukan. Ini berdasarkan PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa Dan Analisa Dampak Serta Manajemen Lalulintas. Juga di dalam Perda DKI Jakarta No. 05 Tahun 2014 tentang Transportasi.

“tidak menutup kemungkinan wacana tersebut akan diberlakukan. Dikarenakan Pemda DKI merujuk pada PP No. 32 Tahun 2011 dan Perda DKI No. 05 Tahun 2014. Namun yang menjadi permasalahan ialah Pemda DKI merujuk pada Perda No. 05 Tahun 2014. Tentu itu bertentangan dengan peraturan di atasnya, yaitu PP No. 32 Tahun 2011.” ucap Luthfan .

Oleh karena itu Perda tersebut perlu untuk direvisi. Terutama pada pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan PP No. 32 Tahun 2011. Tegasnya.

Diskusi ini pun diakhiri dengan closing statement dari kedua narasumber.

Kemed: “saya dan teman-teman selaku pelaku driver online menolak dengan keras pemberlakuan ganjil-genap di semua jalur DKI dan jam-jam tertentu. Karena itu merugikan kami, mengganggu pendapatan kami selaku ojek online. Selain itu kami juga meminta ketegasan dan perhatian Pemerintah. Terhadap kejelasan Ojol untuk dilegalkan. Sehingga hak dan kewajibannya bisa diakui secara legal. Sehingga tidak menyulitkan kami (ojol) di lapangan nantinya.” tegas Kemed.

Luthfan Hafidh: “Wacana regulasi ini jelas merugikan ojol. Karena itu perlu untuk diperjelas status ojol. Harapannya agar status ojol menjadi legal dengan memperhatikan berbagai aspek masyarakat. Karena begitu banyak masyarakat yang bekerja di ojol dan menggunakan layanan ini. Selain itu terkait pembatasan usia kendaraan juga perlu untuk diperhatikan oleh Pemda DKI Jakarta. Karena ini juga berkaitan dengan ojol. Jika ini dilakukan, bagaimana dengan pekerja ojol yang mungkin saja kendaraannya masuk dalam kendaraan yang dilarang beroperasi karena terbentur dengan peraturan tersebut. Hal ini tentu akan berdampak pada pendapatan ekonomi ojol tersebut. Oleh karena itu perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Apakah dalam Peraturan tersebut diatur akan ada pergantian kendaraan (difasilitasi Pemda untuk ganti rugi atau ganti baru). Hal-hal teknis semacam ini yang perlu diperhatikan.” tutup Luthfan.

Berikut wacana  jalur yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta adalah wikayah:
1. Jl. Pintu Besar Selatan
2. Jl. Hayam Wuruk
3. Jl. Gajah Mada
4. Jl. Suryopranoto
5. Jl. Balikpapan
6. Kyai Caringin
7. Jl. Tomang Raya
8. Jl. Majapahit
9. Jl. Gunung Sahari
10. Jl. Senen Raya
11. Jl. Kramat Raya
12. Jl. Salemba Raya
13. Jl. Pramuka
14. Jl. Sisingamangaraja
15. Jl. Panglima Polim
16. Jl. Fatmawati
(Adr)

159 Views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.