Ancaman Hukum dan Kerusakan Lingkungan Menanti Akibat APK Ilegal di Pilkada 2024
DEPOK,- citra indonesia.id,- Pada Rabu, 4 September 2024, Kejaksaan Negeri Depok mengadakan diskusi panel di Savero Hotel, Kota Depok, dengan tema “Peningkatan Pemahaman Hukum Terkait Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024”.
Dalam diskusi tersebut, Jaksa Fungsional di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Depok, Pradipta Prihartono, menggarisbawahi potensi pelanggaran hukum yang terjadi akibat penggunaan APK yang tidak sesuai peraturan.
“Pemasangan APK yang melanggar aturan tidak hanya merugikan peserta pemilu, tetapi juga mengganggu ketertiban kota,” ujar Pradipta dalam paparannya.
Ia menjelaskan bahwa Kejaksaan memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindak pemasangan APK yang melanggar aturan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Abdul Rahman, turut menekankan peran DLHK dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah maraknya pemasangan APK yang tidak tepat.
“Pemasangan APK di pohon-pohon dapat merusak ekosistem, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas serta pengelolaan sampah APK sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2024,” kata dia.
Ketua Bawaslu Kota Depok, M. Fathul Arif, menjelaskan bahwa kampanye Pemilihan 2024 akan dimulai pada 25 September hingga 24 November 2024.
Ia menekankan penertiban APK merupakan tanggung jawab peserta pemilihan dengan KPU yang mengkoordinasikan pelaksanaannya, sedangkan pengawasan dan sosialisasi terkait pelanggaran kampanye menjadi tugas Bawaslu.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Depok, Dede Hidayat siap menindak tegas jika ada pihak-pihak yang melanggar peraturan terutama terkait pemasangan alat peraga kampanye.
Diskusi ini menekankan pentingnya koordinasi antar pihak untuk menjaga ketertiban kota serta pelaksanaan kampanye yang bertanggung jawab tanpa merusak lingkungan.
Diskusi panel ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif bagi semua pihak yang terlibat, dan diharapkan mampu mendorong Pilkada Depok berjalan dengan aman, nyaman, dan demokratis.
* Dindin Syarifudin